Belajar Ekspor

Prosedur Ekspor Hasil Tambang

Kenaikan bahan bakar mineral karena ada kenaikan volume sebesar 10,7% dan karena ada kenaikan harga bahan bakar mineral maka nilainya naik 13,91%. Menurut Mulyanto, Kepmen tersebut janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi ( tidak mampu membangun smelter sebesar 90%) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Peluang investasi yang dapat dilakukan di bidang pertambangan di Kalimantan Selatan adalah pertambangan dan perdagangan batubara dan intan di lokasi yang memiliki potensi bahan galian tersebut. Selama tahun 2000-an, “growth komoditas” menjadikan industri pertambangan batubara sangat menguntungkan karena harga batubara cukup tinggi.

Ekspor tambang

Indonesia diperkirakan memiliki cadangan total besi primer sebesar three,sixty one miliar, laterit sebanyak four,02 miliar ton, pasir besi sebesar 4,28 miliar ton, dan klastik sedimen sebesar 6,56 miliar ton. INDUSTRY.co.id – Jakarta – Permintaan batubara yang terus meningkat di China akibat naiknya kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batubara domestik, berhasil mendongkrak Harga Batubara Acuan bulan September 2021 hingga ke angka USD150,03 per Ton. Angka ini naik USD19,04 per ton dibanding HBA bulan Agustus 2021 yang mencapai angka USD130,ninety nine per ton. Lebih dari eighty persen produksi minyak di Teluk Meksiko tetap ditutup setelah Ida, kata regulator AS pada Senin, lebih dari seminggu setelah badai mendarat dan menghantam infrastruktur penting di wilayah tersebut.

Kata Meidy, perbandingan harga lokal dengan harga ekspor juga menjadi persoalan tersendiri. Selisih antara keduanya bisa mencapai 20 dolar AS per ton, yang seharusnya bisa menjadi keuntungan pengusaha tambang nikel untuk meningkatkan investasinya termasuk dalam pembangunan smelter. Industri pertambangan sendiri berharap, pemerintah segera melakukan pembenahan yang serius di sektor pertambangan. Pembenahan yang dinilai mendesak untuk segera dilakukan yakni menyangkut masalah regulasi yang saat ini dianggap masih belum mampu memberikan kepastian secara hukum kepada para pelaku industri pertambangan. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus .

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menilai, selama ini Pemerintah terkesan tidak serius melaksanakan UU tersebut. Bukannya memaksa perusahaan tambang melaksanakan ketentuan, namun malah beberapa kali Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan perpanjangan ekspor konsentrat. Terhadap PT. Freeport Indonesia misalnya, Pemerintah begitu longgar menerapkan larangan ekspor konsentrat.

Kemudian untuk harga minyak dan gasoline bumi juga memberikan kontribusi sebesar USD1 miliar atau tumbuh 50,08 persen. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021. Dalam aturan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda hingga larangan ekspor bagi produsen batu bara yang tidak dapat memenuhi komitmen DMO. “Sanksi tidak berlaku apabila pemegang IUP Batubara, IUPK Batu bara, PKP2B, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi PKP2B telah memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sesuai dengan kontrak penjualan dengan PT PLN atau PT PLN Batu bara,” isi surat tersebut, dikutip Senin (9/8). Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi berupa larangan ekspor terhadap 34 perusahaan batu bara yang tidak dapat memenuhi komitmen home market obligations atau pasokan untuk kepentingan dalam negeri. Untuk tahun ini, pihaknya memperkirakan nilai ekspor nikel bisa naik sekitar 40% menjadi US$ miliar dari 2020 sebesar US$ 10,6 miliar. Makin tingginya permintaan pada komoditas nikel ini diperkirakan bakal berdampak pada peningkatan harga komoditas tambang ini.

Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak . Dalam penerapannya, perusahaan pertambangan mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pencapaian Sustainable Development Goals . Meskipun kebijakan mengembangkan sektor hilir memiliki niat baik agar bernilai tambah bagi negara, namun waktunya dinilai tidak tepat.

Norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa kebijakan penghentian yang selaras dengan UU terkesan tidak serius dilakukan tetapi beberapa kali malah terdapat regulasi yang mengizinkan perpanjangan ekspor konsentrat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan bahwa semuanya sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba serta peraturan pemerintah, termasuk mengenai jangka waktu kompensasi dari penerapan kebijakan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltara, Andi Akbar mengatakan, eksekutif pemerintah daerah perlu menjembatani pelaku ekspor non tambang dengan pembeli. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90%?

Lalu untuk penjualan bauksit mencapai 587 ribu wmt atau meningkat four persen jika dibandingkan volume penjualan bauksit pada semester I 2020. “Sudah hampir bisa dipastikan ribuan lebih perusahaan tambang akan berhenti beroperasi dan berproduksi sehingga akan mem-PHK-kan lebih dari four juta pekerja tambang,” sebut Abdurahman, dalam konferensi pers, di Jakarta,seperti dilansir kompas. Nantinya pengusaha tambang yang memiliki predikat Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan harus merubah menjadi IUP Khusus (IUPK terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi ekspor.